“Mereka ingin memaksakan keinginannya terhadap pemerintah India,†kata Letjen (Purn) Shokin Chauhan dalam Seminar International bertajuk “Dangers of Terrorism: Commemorating the Tragedy of 26/11 Mumbai Terror Attacks yang digelar secara hybrid di lingkungan Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), pada Kamis (24/11).
Di sisi lain, Shokin menyebut aksi terorisme tersebut berdampak secara politik. Tidak hanya korban yang jatuh namun setelah serangan terorisme itulah akibat yang dirasakan oleh masyarakat India. Pemaksaan inilah yang bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi karena sesungguhnya keinginan sebuah kelompok dapat dibicarakan dalam lingkup India sebagai negara demokrasi.
Bahkan, Shokin Chauhan menilai tindakan terorisme telah mengakibatkan ancaman perang diantara India dan Pakistan.
“Semula Pakistan membantah dari negaranya namun kemudian mengkuia anggota Lashkar-e-Taiba (LeT) berasal dari negaranya. Dimensi inilah yang menyebabkan konflik baru diantara India dan Pakistan selain masalah Kashmir,†kata dia.
Sementara itu, Dosen FISIP UMJ Sri Yunanto dari membenarkan pandangan Letjen (Purn) Shokin adanya hubungan India dan Pakistan yang memburuk akibat tindak terorisme di Mumbai waktu itu. Disebutkan alasan memburuknya hubungan karena tuduhan bahwa Dinas Intelijen Pakistan mendukung dan melatih Lashkar-e-Taiba (LeT).
Sementara, peneliti senior Fellow at CSEAS Indonesia Veeramalla Anjaiah menjelaskan, serangan terhadap Mumbai yang menelan korban banyak itu dilakukan tiga hari dalam lima gelombang. Gelombang pertama dilakukan Ismail Khan di Stasiun Kereta Api Chatpathi Shivaji. Gelombang kedua serangan berlangsung di kafe Leopol. Serangan ketiga di Hotel Taj Mahal. Serangan keempat di Hotel Oberai dan Trident. Serangan kelima di Rumah Nariman.
Veeramalah berharap tragedi Mumbai ini tidak dilupakan begitu saja.
“Selain itu keadilan terhadap para pelaku masih harus terus diupayakan sebagai penghormatan terhadap korban tindak terorisme,†tegasnya.
Di bagian lain, Direktur Deradikalisasi Badan Penanggulangan Terorisme (BNPT) Irfan Idris, menjelaskan belajar dari berbagai tindak terorisme baik di Mumbai India dan sejak bom Bali, Indonesia memiliki Strategi Nasional Pencegahan Terorisme melalui UU 5/2018. Dalam UU ini disebutkan bahwa pencegahan tindak terorisme melalui pendekatan soft power dan hard power.
“Pelaksanaan program deradikalisasi di Lapas dilakukan secara terpadu, sistematis, dan berkesinambungan sepanjang tahun 2022 dengan menempatkan personel dari Subdit Pengembangan Lapas di wilayah Nusakambangan dan Gunung Sindur,†katanya.
Ditambahkannya, pelaksanaan Program Deradikalisasi melalui Keluarga, Tersangka, Terdakwa, dan Narapidana, (Tahanan Teroris) dilakukan untuk memberikan penghargaan kepada narapidana yang telah kooperatif menghadirkan keluarganya.
Sementara itu, mereka akan diberikan penguatan wawasan keagamaan, psikologis, dan wawasan kebangsaan yang diselenggarakan di Rumah Singgah yang disiapkan oleh BNPT.
Menurut Irfan, sebagai salah satu program Reedukasi khususnya bidang keagamaan, Pembinaan Bahasa Arab membekali narapidana untuk memahami teks-teks agama dan keterampilan dasar bahasa Arab (kitabah/menulis, qiroah/membaca, sima'ah/menyimak dan kalam/berbicara).
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
Tindakan terorisme merupakam pemaksaan kehendak sekelompok orang dengan menghilangkan nyawa orang lain seperti dilakukan dalam insiden di Mumbay 2008 yang menelan korban 165 orang meninggal. Lashkar-e-Taiba (LeT) dalam aksi teror di Mumbai melakukan serangan di berbagai tempat selama tiga hari. 
BERITA TERKAIT: