HUT ke-76, PKS Harap Posisi TNI Menguat di Laut China Selatan

Mulai dari adanya ancaman keamanan regional dengan memanasnya situasi di Laut China Selatan, gerakan separatisme di Papua, masih tumbuhnya gerakan ekstrimisme berbalut sentimen agama, hingga perkembangan teknologi yang sangat pesat dalam rangka melakukan pengamanan nasional.

Begitu yang disampaikan anggota Komisi I DPR RI fraksi PKS Sukamta dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (5/10).

"TNI dengan terus meningkatkan profesionalitasnya," kata Sukamta.

Disamping itu, Wakil Ketua Fraksi PKS ini mengurai, posisi Indonesia yang dekat dengan episentrum konflik LCS akan rawan menjadi area perang proxy dan adu pengaruh antar kekuatan besar seperti China dan Amerika. Menurutnya, bukan tidak mungkin skala konflik di Laut China Selatan bisa berkembang menjadi perang terbuka.

"Jika ini terjadi, dampak secara ekonomi akan sangat berat bagi negara-negara di sekitarnya. Dengan pendekatan keamanan internasional secara konvensional yang dipertontonkan China dan Amerika beserta sekutunya melalui adu kekuatan milter, mau tidak mau Indonesia juga harus mengembangkan kemampuan militer ke level yang lebih tinggi agar punya posisi lebih kuat dalam skala regional," tuturnya.

Terkait meningkatnya gerakan separatisme di Papua dan masih tumbuhnya gerakan ekstrimisme berbalut sentimen agama, kata Sukamta, ini perlu disikapi oleh TNI dengan tindakan yang lebih sistematis dan menyentuh akar permasalahan.

"Peran Babinsa dalam melakukan edukasi bela negara di tengah masyarakat perlu lebih dikuatkan. Program-program seperti TNI Manunggal Masuk Desa (TMMD) yang menyasar kantong-kantong kemiskinan dan juga wilayah terluar dan tertinggal perlu diperluas karena akan menguatkan simpul-simpul persatuan," tuturnya.

Lebih lanjut, terkait tantangan yang tidak kalah besar dihadapi TNI adalah perkembangan teknologi yang sangat pesat yang menyebabkan dimensi keamanan nasional menjadi lebih luas.

"Saat ini ancaman terhadap kedaulatan Indonesia tidak hanya berwujud kekuatan bersenjata, tetapi juga bisa berwujud Perang Siber. Hal ini menuntut TNI untuk turut memperkuat sistem keamanan siber," pungkasnya.