Kajian Koalisi Masyarakat Sipil, Perpres TNI Tangani Terorisme Akan Tumpang Tindih Kelembagaan

Ilustrasi TNI/Net

Pemerintah tengah melanjutkan pembahasan Rancangan Peraturan Presiden (Perpres), tentang tugas TNI dalam mengatasi aksi terorisme.

Pembahasan Perpres itu pun menuai pro dan kontra dari berbagai kalangan. Salah satunya Koalisi Masyarakat Sipil (KMS).

Perwakilan KMS yang Wakil Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Muhammad Isnur mengatakan, rancangan Perpres tentang pelibatan TNI menangani terorisme memberikan mandat yang sangat luas.

Selain itu, Isnur menilai berlebihan apabila TNI dilibatkan memberantas terorisme, tanpa diikuti pengaturan tentang mekanisme akuntabilitas yang jelas untuk tunduk dalam sistem peradilan umum.

"Operasi penanganan terorisme oleh TNI kepada warga negaranya sendiri di dalam negeri dengan menjalankan fungsi penangkalan, penindakan dan pemulihan (Pasal 2 draft Perpres) adalah sangat berbahaya, jika TNI tidak tunduk dalam sistem peradilan umum," kata Isnur, Jumat (18/12).

Berdasarkan kajian KMS, jika terdapat kesalahan operasi di lapangan yang mengakibatkan hak-hak warga negara terlanggar maka mekanisme pertanggungjawabannya menjadi tidak jelas.

Sebabnya, komponen militer masih tunduk dalam yurisdiksi peradilan militer dan tidak tunduk dalam yurisdiksi peradilan umum.

"Fungsi penangkalan di dalam draft Perpres tersebut juga sangat luas yakni dengan menjalankan operasi intelijen, operasi teritorial, operasi informasi dan operasi lainnya (Pasal 3). Sementara itu tidak ada penjelasan lebih rinci terkait dengan “operasi lainnya” itu," tegasnya.

Atas dasar itulah kemudian elemen yang tergabunf  dalam Koalisi Masyarakat Sipil menilai draft Perpres masih mengandung sejumlah pasal bermasalah yang dapat mengancam kebebasan sipil.

Tak hanya itu, Perpres itu akan dapat mengganggu kehidupan demokrasi, merusak crimincal justice system dan berpotensi menimbulkan tumpang tindih antar kelembagaan di kemudian hari.

"Kami mendesak pemerintah untuk menunda pembahasan draft Perpres tersebut dan mengakomodir berbagai masukan dari kalangan masyarakat sipil," pungkasnya.

Koalisi Masyarakat Sipil yang keberatan terhadap Perpres itu terdiri dari beberapa lembaga seperti Elsam, Imparsial, PBHI, KontraS, YLBHI, Setara Institute, HRWG, LBH Pers, YPII, PPHD Universitas Brawijaya, Pusham Unimed, Public Virtue Research Institute, IDeKa Indonesia, Centra Initiatives, LBH Jakarta, dan ICJR.

Kolom Komentar


Video

Sebelum Mbak You, Arief Poyuono Sudah Ramalkan Kalabendu

Jumat, 15 Januari 2021
Video

BINCANG SEHAT • Memandang Pandemi Dari Kacamata Relawan

Jumat, 15 Januari 2021
Video

RMOL World View • Menjaga Gawang Pertahanan Indonesia

Senin, 18 Januari 2021

Artikel Lainnya

Fakta Dan Dugaan Pelanggaran Kapal China Yang Masuk Ke Perairan Selat Sunda
Keamanan

Fakta Dan Dugaan Pelanggaran..

19 Januari 2021 14:48
Kapal China Masuk RI Lagi, Komitmen Pemerintah Tingkatkan Kapabilitas Alutsista Dipertanyakan
Keamanan

Kapal China Masuk RI Lagi, K..

18 Januari 2021 15:56
Pemerintah Disarankan Tetapkan OPM Sebagai Organisasi Teroris
Keamanan

Pemerintah Disarankan Tetapk..

18 Januari 2021 00:31
Dirjen Imigrasi Batasi WNA Masuk Indonesia Sampai 25 Januari
Keamanan

Dirjen Imigrasi Batasi WNA M..

15 Januari 2021 19:31
Masyarakat Perlu Pahami Kewaspadaan Nasional Dalam Menghadapi Kemajuan Teknologi
Keamanan

Masyarakat Perlu Pahami Kewa..

15 Januari 2021 06:33
Perkuat Kemandirian Pertahanan Menuju Indonesia Tangguh Jadi Agenda Utama Rapim Kemhan 2021
Keamanan

Perkuat Kemandirian Pertahan..

13 Januari 2021 17:52
Listyo Sigit Dinilai Penuhi Syarat Sebagai Kapolri, Begini Analisa Nuning Kertopati
Keamanan

Listyo Sigit Dinilai Penuhi ..

13 Januari 2021 14:04
Yon Taifib I Terjunkan 41 Penyelam Dalam Misi Pencarian SJ-182
Keamanan

Yon Taifib I Terjunkan 41 Pe..

13 Januari 2021 07:24