Walau Akan Terkena Penalti, Pembatalan Proyek KFX/IFX Membuat Indonesia Tidak Bisa Didikte Negara Lain

Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dalam salah satu rapat dengan Komisi I DPR RI beberapa lalu, jika mengutip pernyataan dari Wakil Ketua Komisi I DPR Ri Abdul Kharis Almasyhari dalam diskusi virtual "Obrolan Bareng Bang Ruslan" yang digelar Kantor Berita Politik RMOL pada Selasa lalu (6/10).

Menanggapi hal tersebut, Guru Besar Politik dan Keamanan Universitas Padjajaran, Profesor Muradi mengatakan Indonesia pada dasarnya dapat memutuskan pembatalan secara sepihak.

"Namun karena gagal bayar dan sebagainya, kita bisa terkena penalti," ujar Muradi dalam diskusi virtual RMOL World View bertajuk "Persimpangan Jalan Proyek Persahabatan Jet Tempur KFX/IFX" pada Senin (12/10).

Meski begitu, Muradi mengatakan, jika mempertimbangkan kebutuhan dan untung-rugi, Indonesia lebih baik membayarkan penalti terseut.

"Kalau orang sudah tidak lagi nyaman kan sudah tidak enak ya. Udah nyaman, hasilnya ga nyaman," sambung dia.

Selain pinalti, Muradi juga mengatakan, citra Indonesia mungkin akan sedikit tercoreng karena dianggap kurang bertanggung jawab. Terlebih, Indonesia juga pernah batal melakukan beberapa kerja sama pertahanan karena kurangnya biaya.

Walaupun demikian, jika melihat agresifitas yang dilakukan oleh Korea Selatan saat ini, Muradi mengatakan pilihan untul pembatalkan layak untuk dipertimbangkan secara matang.

"Kalau ditanya apakah akan ada masalah? Iya memang pasti ada, akan ada pinalti. Tapi ke depan kita punya situasi yang sebenarnya tidak bisa didikte oleh orang lain," tegasnya.

Pasalnya, Korea Selatan saat ini seakan seperti "debt collector" yang terus menagih utang terkait proyek tersebut. Sementara sejak awal, Muradi menyebut, Indonesia telah menjelaskan posisi keuangan yang dimiliki.