Dimensy.id Mobile
Dimensy.id
Apollo Solar Panel

Jika Tidak Memenuhi Kebutuhan, Indonesia Perlu Pertimbangkan Pembatalan Proyek KFX/IFX

 LAPORAN: <a href='https://rmol.id/about/sarah-meiliana-gunawan-1'>SARAH MEILIANA GUNAWAN</a>
LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN
  • Senin, 12 Oktober 2020, 15:06 WIB
Jika Tidak Memenuhi Kebutuhan, Indonesia Perlu Pertimbangkan Pembatalan Proyek KFX/IFX
Guru Besar Bidang Politik dan Keamanan Universitas Padjajaran (Unpad), Profesor Muradi/RMOL
rmol news logo Proyek bersama antara Indonesia dan Korea Selatan terkait jet tempur Korea Fighter Xperiment/Indonesia Fighter Xperiment (KFX/IFX) perlu dipertimbangkan untuk dibatalkan jika memang tidak memenuhi kebutuhan dan tidak nyaman dengan kerja sama yang dibuat.

Begitu yang disampaikan oleh Guru Besar Bidang Politik dan Keamanan Universitas Padjajaran (Unpad), Profesor Muradi dalam diskusi virtual RMOL World View bertajuk "Persimpangan Jalan Proyek Persahabatan Jet Tempur KFX/IFX" pada Senin (12/10).

Prof Muradi menyampaikan, ada beberapa alasan yang membuat Indonesia dapat membatalkan proyek pengembangan yang disepakati pada era Susilo Bambang Yudhoyono tersebut.

"Pertama tidak menguntungkan... Kalau boleh milih, saya akan ambil teknologi yang lebih baik, lebih murah," ujar Prof Muradi.

Selanjutnya, menurut Prof Muradi, Korea Selatan tampak "rewel" dengan terus mendesak Indonesia.

Selain itu, dalam kerja sama tersebut, Indonesia terbebani untuk ikut memasarkan KFX/IFX yang baru dirilis pada 2026. Pasalnya, dengan generasi 4.5, akan sulit untuk menjual produk tersebut yang saat ini pun sudah memiliki teknologi generasi 5.0.

"Itu yang akan jadi beban Indonesia, karena produknya tidak lagi marketable," sambungnya.

Terlebih, teknologi yang dimiliki oleh Korea Selatan sendiri berasal dari Amerika Serikat. Sehingga ada beberapa hal yang tidak diberikan oleh Korea Selatan dalam kerangka kerja sama transfer of technology (ToT).

Menurut Prof Muradi, jika Indonesia sudah tidak nyaman dengan kerja sama proyek KFX/IFX tersebut, maka hasilnya pun tidak akan maksimal. Sehingga, pemerintah perlu mempertimbangkan pembatalan proyek tersebut.

"Kalau orang sudah tidak nyaman, ya hasilnya tidak nyaman. Sebagai pembeli, yang penting kebutuhan," tandasnya. rmol news logo article

Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.

ARTIKEL LAINNYA