Draf Perpres Pelibatan TNI Atasi Terorisme Berpotensi Abaikan Masukan Sipil

Ilustrasi/Net

Draf rancangan Peraturan Presiden terkait pelibatan Tentara Nasional Indonesia dalam menanggulangi terorisme mendapat sorotan dari kalangan sipil.

Salah satu analis yang menyoroti draf Perpres yang sudah diserahkan Kemenkumham ke DPR beberapa waktu lalu itu, peneliti HAM dan Keamanan SETARA Institute, Ikhsan Yosarie.

Ikhsan mengaku sudah mempelajari detail draf Perpres tentang Tugas TNI dalam mengatasi aksi terorisme itu.

Kata Ikhsan, Perpres tersebut terkesan tidak mengakomodir masukan masyarakat sipil yang telah menyoroti wacana keterlibatan TNI dalam penanggulangan aksi terorisme.

"Kesannya, pemerintah tidak mengakomodir masukan masyarakat sipil beberapa waktu lalu pascapengesahan UU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang masif mendapat sorotan," katanya kepada Kamis (13/8).

Ia menilai, atas upaya pengajuan draf Perpres itu, pemerintah seperti mengulang kesalahan. Sebabnya, potensi menusai sorotan dari draf Perpres itu sangatlah besar.

Sehingga, kesan bahwa pemerintah hanya menempatkan partisipasi publik sebagai sekadar formalitas semakin menguat.

Setelah dikaji, Ikhsan menilai, Perpres itu meniadakan dua pilar dalam pelibatan TNI mengatasi terorisme. Pertama terkait keputusan dan kebijakan politik negara.

Perpres tidak menyebutkan sama sekali bahwa pelibatan TNI dalam mengatasi aksi terorisme harus dilakukan berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara.

Padahal, katanya, dalam Pasal 2 ayat (1) hanya menyebutkan bahwa tugas TNI dalam mengatasi aksi terorisme merupakan bagian dari Operasi Militer Selain Perang (OMSP).

Sementara itu, secara eksplisit Pasal 7 ayat (3) UU 34/2004 tentang TNI mengatur bahwa pelibatan TNI dalam Operasi Militer Untuk Perang (OMUP) dan OMSP dilaksanakan berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara.

Selain itu Pasal 8 ayat (2) dalam perpres itu juga hanya menyebutkan bahwa penggunaan kekuatan TNI dalam penindakan hanya berdasarkan perintah presiden.

Sedangkan dalam Pasal 17 (2) UU TNI menyebutkan dalam hal pengerahan kekuatan TNI, presiden harus mendapat persetujuan DPR.

Kalaupun dalam keadaan mendesak, Ikhsan menyebutkan dalam Pasal 18 (2) UU TNI juga sudah mengatur bahwa dalam waktu 2 X 24 jam terhitung sejak dikeluarkannya keputusan pengerahan kekuatan, presiden harus melaporkan kepada DPR.

"Dalam konteks ini, secara eksplisit terlihat bahwa Perpres ini melanggar Pasal 5 dan Pasal 7 (3) UU TNI yang jelas menyebut bahwa TNI dalam menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara," katanya.

Ikhsan juga menyinggung kerangka criminal justice system.

Dijelaskan Ikhsan, kategori terorisme yang termasuk ke dalam tindak pidana, seperti yang disebutkan dalam Pasal 1 poin 1 UU 5/2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, membuat mekanisme penanganannya tunduk kepada sistem peradilan umum, yang notabene wilayah sipil.

"Sehingga, ketika militer masuk kedalam ranah sipil sebagai pihak yang berstatus diperbantukan secara serta merta militer juga masuk kedalam wilayah hukum sipil," katanya.

Adapun tentang alasan logis perbantuan TNI bersifat preventif, yaitu mengantisipasi situasi yang berada di luar kemampuan kepolisian untuk menanganinya (beyond capability).

Pengaturan semacam itu sudah diatur dalam Pasal 3 ayat (4) huruf a TAP MPR No. VII tahun 2000 tentang Peran TNI dan Peran Polri.

Aturan yang mengamanatkan bahwa prajurit Tentara Nasional Indonesia tunduk kepada kekuasaan peradilan militer dalam hal pelanggaran hukum militer dan tunduk kepada kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum, seharusnya dapat dilaksanakan.

Terlebih, jika merujuk kepada Pasal 3 dan Pasal 4 Perpres ini, ketidaktundukan militer dalam peradilan umum justru potensial membuat akuntabilitas pertanggungjawaban saat terjadi pelanggaran HAM semakin menguap.

"Pasal tersebut memberikan wilayah yang sangat luas dalam keterlibatan TNI, yakni kegiatan dan/atau operasi intelijen, teritorial, informasi, dan operasi lainnya," ujarnya.

Bahkan Ikhsan juga melihat, pelaksanaan operasi teritorial, sebagaimana diatur pada Pasal 4 (2), memberi legitimasi kepada TNI untuk terlibat lebih jauh dalam wilayah sipil, karena domainnya berupa pembinaan ketahanan wilayah, bantuan kemanusiaan dan bantuan sosial fisik/non fisik, serta komunikasi sosial.

Kolom Komentar


Video

#KamiMasihAda Pemkot Fasilitasi Launching Album 30 Musisi Semarang

Kamis, 24 September 2020
Video

Tanya Jawab Cak Ulung - Ancaman dan Peluang Pilkada

Kamis, 24 September 2020

Artikel Lainnya

Mengenang Seminggu Wafatnya Serka Sahlan, Korban Penembakan Teroris Sparatis Papua
Keamanan

Mengenang Seminggu Wafatnya ..

25 September 2020 05:54
Gerombolan Separatis Teroris Papua Makin Beringas Jelang Jokowi Pidato Di Sidang Umum PBB
Keamanan

Gerombolan Separatis Teroris..

20 September 2020 09:58
TNI AL Gagalkan Penyelundupan 10,75 Kilogram Sabu Dari Malaysia
Keamanan

TNI AL Gagalkan Penyelundupa..

19 September 2020 23:38
Pangdam Brawijaya: Jangan Coba-coba Ke Surabaya Kalau Nggak Pakai Masker
Keamanan

Pangdam Brawijaya: Jangan Co..

18 September 2020 09:28
Bikin Haru, Prajurit Perbatasan Kumandangkan Azan Untuk Putrinya Lewat Video Call
Keamanan

Bikin Haru, Prajurit Perbata..

17 September 2020 22:19
Seragamnya Sama Dengan Polisi, Satpam Juga Bakal Ada Pangkatnya
Keamanan

Seragamnya Sama Dengan Polis..

15 September 2020 12:19
Masuk Laut Natuna Utara, Bakamla RI Usir Coast Guard China
Keamanan

Masuk Laut Natuna Utara, Bak..

13 September 2020 04:40
Lepas Tim Satgas Pendisiplinan Protokol Kesehatan, Panglima TNI Minta Warga Sulteng Tidak Lengah
Keamanan

Lepas Tim Satgas Pendisiplin..

11 September 2020 13:56