Kunjungi Markas Marinir, Mahfud MD: Jangan Ada Lagi Kecurigaan Militer Kita Anti Hak Asasi

Menko Polhukam, Mahfud MD mengunjungi markas Marinir TNI AL, di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan, Rabu (30/7)/Puspen TNI

Menko Polhukam, Mahfud MD mengunjungi markas Marinir TNI AL, di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan, Rabu (30/7).

Kedatangan Mahfud disambut dengan jajar kehormatan oleh ribuan prajurit petarung Korps Marinir dengan menaiki kendaraan tempur jenis BTR 4 yang didampingi langsung Komandan Korps Marinir (Dankormar) Mayor Jenderal TNI (Mar) Suhartono, M.Tr (Han).

Mahfud disambut dari pintu gerbang Ksatrian Hartono menuju Gedung Gada Pasmar 1.

Dalam kunjungan kerja tersebut, Mahfud menyaksikan demonstrasi kemampuan prajurit petarung yang digelar di Lapangan Apel Brigif 1 Marinir dilanjut dengan inspeksi material tempur Korps Marinir dan Tour Facility.

Disamping itu, Mahfud juga mengunjungi Markas Detasemen Jalamangkara (Denjaka). Di Markas pasukan Anti Teror Aspek Laut tersebut, mantan Menteri Pertahanan itu disuguhi atraksi pembebasan sandra yang disekenariokan berada di offshore. Terjun bebas, Fast Rope, penjinakan bom, Stabo, Dakiserbu serta static show merupakan demonstrasi yang dipergakan.

Kepada media, Mahfud menyampaikan rasa besar hatinya karena TNI khususnya TNI AL mempunyai pasukan khusus anti teror yang mempunyai kemampuan teknik yang didukung oleh peralatan yang cukup memadai.

"Dan yang terpenting adalah mereka mempunyai semangat berjuang yang tinggi untuk mempertahankan kelangsungan NKRI yang diraih kemerdekaannya dengan susah payah, dan kita tinggal mewarisi dengan menikmatinya. Tanggung jawab kita sebagai anak bangsa bagaimana menjaga kemerdekaan, kedaulatan, kemakmuran, serta memajukan berdasarkan fungsi masing-masing," ujarnya.

Jelas Mahfud, di era reformasi saat ini, pertahanan dan keamanan harus diletakkan dalam bingkai perlindungan hak asasi manusia yang sudah masuk dalam undang-undang dan juga sudah dijadikan bekal bagi prajurit TNI dalam melaksanakan tugasnya.

"Hari ini saya melihat bahwa prajurit TNI sudah mempunyai buku saku tentang tata cara melaksanakan pertempuran sesuai dengan hukum humaniter internasional. Jangan ada lagi kecurigaan bahwa militer anti hak asasi," tegasnya dalam keterangan resmi Puspen TNI.

Kolom Komentar


Video

Pendemi Covid-19, Ilhami Sari Rogo Wujudkan Agrowisata Unila dan Hortipark Pesawaran

Selasa, 01 Desember 2020
Video

Sari Rogo Dan Kerikil Agrowisata Unila

Selasa, 01 Desember 2020
Video

Anies Baswedan Positif Covid-19

Selasa, 01 Desember 2020

Artikel Lainnya

Aksi Mahasiswa Papua Di Monas, Peringati Kemerdekaan Papua Barat
Keamanan

Aksi Mahasiswa Papua Di Mona..

01 Desember 2020 15:26
Pasukan Khusus TNI Telah Diterbangkan Bantu Satgas Tinombala Tumpas MIT
Keamanan

Pasukan Khusus TNI Telah Dit..

01 Desember 2020 14:33
Gus Nabil PDIP Minta Polisi Terbuka Soal Insiden Pembunuhan Di Sigi
Keamanan

Gus Nabil PDIP Minta Polisi ..

28 November 2020 22:21
Setara Institute Minta Satgas Tinombala Optimal Buru Kelompok MIT
Keamanan

Setara Institute Minta Satga..

28 November 2020 19:15
Forum Satu Bangsa Minta Polisi Usut Dugaan Pembakaran Gereja Dan Pembunuhan Di Sigi
Keamanan

Forum Satu Bangsa Minta Poli..

28 November 2020 12:48
KKB Kembali Serang TNI, Tiga Prajurit Terluka Dan Diangkut Helikopter
Keamanan

KKB Kembali Serang TNI, Tiga..

27 November 2020 03:31
Harapan Tokoh Papua: Pangdam Baru Harus Tindak Tegas Pengacau Keamanan
Keamanan

Harapan Tokoh Papua: Pangdam..

24 November 2020 03:24
Penurunan Baliho Habib Rizieq Direstui Panglima, Tapi Tidak Ada Perintah Langsung
Keamanan

Penurunan Baliho Habib Rizie..

24 November 2020 02:55