Merujuk Pasal 23 UU 12/2006, Eks ISIS Bukan Lagi Warga Negara Indonesia

Ilustrasi anggota Isis yang tersisa di Suriah/Net

Negara berkewajiban melindungi warga negaranya, baik di dalam maupun luar negeri.

Namun, siapakah warga negara yang perlu mendapat perlindungan itu?
Sekretaris Jenderal Seknas-Jokowi Dedy Mawardi, menyebut, warga negara yang telah merobek-robek paspornya tidak perlu lagi dilindungi oleh negara.

“Memang bener negara punya kewajiban mutlak melindungi warganegaranya di dalam maupun diluar negeri. Tapi siapa WNI yang perlu dilindungi? Apakah WNI yang ikut perang atas nama ISIS, dan WNI yang merobek-robek pasport Indonesia yang perlu dilindungi oleh negara?” ujar Dedy, dalam keterangan tertulisnya, Kamis (6/2).

Dedy menyayangkan jika wacana pemulangan WNI eks ISIS iu dikaitkan dengan alasan kemanusiaan. Menurutnya, dunia pun tahu apa yang dilakukan oleh ISIS. Mereka sendiri yang telah mencederai nilai-nilai kemanusiaan itu sendiri.

“Seperti membunuh suku bangsa yang berbeda agama maupun tidak, membunuh, menculik orang tua, perempuan dan anak di wilayah penaklukan ISIS utamanya di Timur Tengah. Dalam perspektif Hak Asasi Manusia, ISIS merupakan kelompok Pelanggar HAM,” tegas  Dedy.

Dedy tak habis pikir jika ISIS sebagai pelanggar HAM malah diberi pengampunan dengan mengatas namakan HAM.

“Mereka teroris yang terkontaminasi ISIS, sudah menjalankan hukuman dan ikut program ‘deradikalisasi’ BNPT, masih susah untuk kembali normal. Apalagi mereka WNI yang sudah ikut aktifitas dan bertempur sebagai tentara ISIS bertahun-tahun di Suriah,” urai Dedy.

Ia dengan tegas mengatakan, Seknas Jokowi menolak rencana pemulangan 600 eks kombatan ISIS.  Dedy menyebut, dengan merujuk UUD 1945 dan Pasal 23 UU No.12/2006 mereka bukan lagi warga negara Indonesia.

Ia berharap Jokowi tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan. Hal ini harus dipikirkan masak-masak. Harus dikaji ulang.

Dedy menyinggung persoalan yang dihadapi bangsa ini sejak dulu bahkan hingga saat ini adalah soal intoleransi dan terorisme yang masih menjadi PR besar bagi pemerintahan Presiden Jokowi.

Aksi kekerasan atas nama agama masih teringat jelas dan membekas di hati para korban dan keluarganya. Bagaimana jika luka itu ditambah lagi dengan kedatangan combatan ISIS di negeri ini.

“Jangan sampai kedatangan eks kombatan ISIS justru membuka pintu yang lebar bagi maraknya paham intoleransi dan terorisme di Indonesia,” harap Dedy.
EDITOR: RENI ERINA

Kolom Komentar


Video

Jokowi: Saya Tidak Tahu Sebabnya Apa, Minggu-minggu Terakhir Ini Masyarakat Khawatir Covid-19

Senin, 03 Agustus 2020
Video

FRONT PAGE | CATATAN KAMI, Dr Ahmad Yani

Jumat, 07 Agustus 2020

Artikel Lainnya

Antisipasi Teror, Kantor Sekretariat DPC PDIP Kabupaten Bandung Dijaga Ketat
Keamanan

Antisipasi Teror, Kantor Sek..

09 Agustus 2020 04:28
Lebih Dari 800 Ribu Data Nasabah Kredit Plus Bocor Di Forum Internet
Keamanan

Lebih Dari 800 Ribu Data Nas..

05 Agustus 2020 02:58
KSAD Arahkan Perwira Secapa AD Negatif Covid-19 Untuk Donorkan Plasma Darah
Keamanan

KSAD Arahkan Perwira Secapa ..

04 Agustus 2020 23:14
Peretasan Akun Twitter Tokoh Dunia Bisa Bawa Pengaruh Buruk Ekonomi AS, Pelakunya Ternyata Masih Remaja
Keamanan

Peretasan Akun Twitter Tokoh..

01 Agustus 2020 15:25
Kunjungi Markas Marinir, Mahfud MD: Jangan Ada Lagi Kecurigaan Militer Kita Anti Hak Asasi
Keamanan

Kunjungi Markas Marinir, Mah..

30 Juli 2020 09:55
Dihiasi Aksi Kejar-kejaran, Kapal Bakamla RI Tangkap Kapal Ikan Vietnam Di Laut Natuna Utara
Keamanan

Dihiasi Aksi Kejar-kejaran, ..

27 Juli 2020 11:30
Di Tengah Pandemik, Panglima TNI Dan Pangab Singapura Bahas Kerja Sama Militer
Keamanan

Di Tengah Pandemik, Panglima..

23 Juli 2020 12:49
Panglima TNI Terima Laporan Kenaikan Pangkat, 19 Pati AD Dan 3 Pati AL
Keamanan

Panglima TNI Terima Laporan ..

22 Juli 2020 15:42