Amini Hendropriyono, Begini Pandangan Pimpinan DPR Soal KKB Papua Didefinisikan Teroris

Tim gabungan buru KKB yang tewaskan 31 orang/Net

Wacana untuk mendefinisikan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua sebagai organisasi terorisme internasional mendapat sambutan dari Wakil Ketua DPR bidang Polhukam, Azis Syamsuddin.

Merujuk Undang-Undang 5/2018 tentang Tindak Pidana Terorisme, politisi Golkar ini menilai KKB Papua bisa dikategorikan sebagai kelompok terorisme. Hal itu sejalan dengan mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), Hendropriyono beberapa aktu lalu.

"Mencermati definisi undang-undang tersebut, kelompok bersenjata di Papua sepertinya memenuhi beberapa kriteria yang dimaksud," ujar Azis dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi, Senin (20/1).

Dalam UU baru tersebut, definisi terorisme ada pada Pasal 1 dan 2. Disebutkan, terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, Iingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan.

Salah satu contoh peristiwa di Papua yang melahirkan suasana teror adalah pembantaian 31 orang pekerja infrastruktur pada tahun 2018 silam. Hal ini makin menguatkan sebagai perilaku terorisme jika tindakan tersebut memang benar-benar bermotif memisahkan diri dari NKRI, dengan kata lain bersifat ideologis dan bermotif politik.

Di sisi lain, kategori ini juga akan memudahkan aparat untuk menegakkan hukum di wilayah konflik tersebut.

"Karena statusnya akan definitif, dan payung hukumnya pun akan lebih kokoh daripada status kelompok kriminal biasa," imbuhnya.

"Meredefinisikan KKB Papua menjadi kelompok teroris juga akan secara otomatis mengunci kemungkinan lahirnya dukungan masyarakat internasional atas gerakan mereka," sambungnya.

Bukan tanpa alasan, dunia internasional secara gamblang sudah memberi sikap bahwa terorisme adalah musuh kemanusiaan. Status teroris bagi KKB juga bisa memudahkan pemerintah melacak akses jejaring internasional mereka, termasuk kemungkinan sumber aliran dana yang mereka dapat.

"Pemerintah dan masyarakat juga dapat membedakan secara definitif antara tuntutan objektif yang murni aspirasi masyarakat Papua dengan gerakan kriminal berkedok aspirasi politik masyarakat," tutupnya.
EDITOR: DIKI TRIANTO

Kolom Komentar


Video

#KamiMasihAda Pemkot Fasilitasi Launching Album 30 Musisi Semarang

Kamis, 24 September 2020
Video

Tanya Jawab Cak Ulung - Ancaman dan Peluang Pilkada

Kamis, 24 September 2020

Artikel Lainnya

Mengenang Seminggu Wafatnya Serka Sahlan, Korban Penembakan Teroris Sparatis Papua
Keamanan

Mengenang Seminggu Wafatnya ..

25 September 2020 05:54
Gerombolan Separatis Teroris Papua Makin Beringas Jelang Jokowi Pidato Di Sidang Umum PBB
Keamanan

Gerombolan Separatis Teroris..

20 September 2020 09:58
TNI AL Gagalkan Penyelundupan 10,75 Kilogram Sabu Dari Malaysia
Keamanan

TNI AL Gagalkan Penyelundupa..

19 September 2020 23:38
Pangdam Brawijaya: Jangan Coba-coba Ke Surabaya Kalau Nggak Pakai Masker
Keamanan

Pangdam Brawijaya: Jangan Co..

18 September 2020 09:28
Bikin Haru, Prajurit Perbatasan Kumandangkan Azan Untuk Putrinya Lewat Video Call
Keamanan

Bikin Haru, Prajurit Perbata..

17 September 2020 22:19
Seragamnya Sama Dengan Polisi, Satpam Juga Bakal Ada Pangkatnya
Keamanan

Seragamnya Sama Dengan Polis..

15 September 2020 12:19
Masuk Laut Natuna Utara, Bakamla RI Usir Coast Guard China
Keamanan

Masuk Laut Natuna Utara, Bak..

13 September 2020 04:40
Lepas Tim Satgas Pendisiplinan Protokol Kesehatan, Panglima TNI Minta Warga Sulteng Tidak Lengah
Keamanan

Lepas Tim Satgas Pendisiplin..

11 September 2020 13:56