Rebut Natuna, China Lakukan Dua Pelanggaran

Patroli Perairan Natuna/Net

Pemerintah China mengklaim sudah mematuhi hukum internasional. Melalui Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Geng Shuang, China menegaskan berkepentingan di perairan tersebut.

"Saya ingin menekankan bahwa posisi dan proposisi China mematuhi hukum internasional, termasuk UNCLOS (United Nations Convention for the Law of the Sea/hukum laut internasional)," seru Geng.

"Jadi apakah pihak Indonesia menerimanya atau tidak, itu tidak akan mengubah fakta objektif bahwa China memiliki hak dan kepentingan atas perairan yang relevan (relevant waters)," tambah Geng.

Geng menekankan, yang disebut putusan arbitrase Laut China Selatan itu adalah ilegal, batal berdasarkan hukum. Pihak China telah lama menegaskan bahwa China tidak menerima atau mengakui hal itu.

Pihak China dengan tegas menentang negara, organisasi, atau individu mana pun yang menggunakan putusan arbitrase yang tidak sah untuk merugikan kepentingan China.

Direktur Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional Kementerian Luar Negeri, Damos Agusman, memandang China telah melakukan dua pelanggaran.

Pertama, pelanggaran ZEE yaitu hak berdaulat RI. Kedua, pelanggaran kedaulatan.

“Pelanggaran kedaulatan, maksudnya bukan kedaulatan territorial, melainkan kedaulatan hukum. RI melakukan penegakan hukum di wilayah yuridisnya, karena kapal China menghalang-halangi kapal Bakamla saat sedang menegakkan hukum,” jelas Damos, kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (3/1) sore.

‘Klaim bersejarah’ China berdasarkan aktivitas perikanan yang sudah lama dilakukan di ZEE Indonesia, tidak memiliki dasar hukum dan tidak diakui di bawah UNCLOS (United Nations Convention for the Law of the Sea) atau Konvensi Hukum Laut PBB.

‘Klaim bersejarah’ ini telah diperiksa secara seksama dan ditolak oleh SCS Tribunal 2016.

"Indonesia menegaskan kembali keberatannya yang kuat terhadap apa yang disebut 'hak bersejarah China' atas ZEE Indonesia," tegas Damos.

Sebelumnya pada Rabu, Kemenlu RI menegaskan bahwa kapal China telah melakukan pelanggaran.

Melalui sebuah press release, Kemlu juga menyatakan klaim historis China atas ZEEI dengan alasan bahwa para nelayan China telah lama beraktivitas di perairan Natuna tidak memiliki dasar hukum dan tidak diakui UNCLOS 1982.
EDITOR: RENI ERINA

Kolom Komentar


Video

New Normal New Ideas

Minggu, 05 Juli 2020
Video

Bergerak Serentak, Seruan Mahasiswa Batalkan OmnibusLaw

Jumat, 10 Juli 2020
Video

Jasad ABK WNI Ditemukan di Frezeer Kapal China

Jumat, 10 Juli 2020

Artikel Lainnya

Anak Buah Prabowo Pastikan Belum Ada Rencana Pembelian 8 Pesawat Osprey Dari AS
Keamanan

Anak Buah Prabowo Pastikan B..

08 Juli 2020 17:03
Beri Pembekalan Capaja TNI-Polri, Jokowi Bicara Kejahatan Menggunakan Teknologi
Keamanan

Beri Pembekalan Capaja TNI-P..

08 Juli 2020 11:24
Tiga Bulan Tak Diaktifkan, Whatsapp Hapus Nomor Syahganda Nainggolan
Keamanan

Tiga Bulan Tak Diaktifkan, W..

03 Juli 2020 23:31
Update Corona 25 Juni: Kasus Positif Tembus 50 Ribu, Pasien Sembuh Bertambah 791 Orang
Keamanan

Update Corona 25 Juni: Kasus..

25 Juni 2020 16:11
Sersan Mayor Rama Wahyudi, Mekanik Andal Yang Gugur Dalam Misi Perdamaian
Keamanan

Sersan Mayor Rama Wahyudi, M..

24 Juni 2020 22:54
Rumah Kepala Dinas Perhubungan Banda Aceh Dilempar Bom Molotov
Keamanan

Rumah Kepala Dinas Perhubung..

23 Juni 2020 15:06
Boy Rafli Akan Bangun Pusat Pengendalian Krisis, Langsung Di Bawah Kendali Presiden
Keamanan

Boy Rafli Akan Bangun Pusat ..

23 Juni 2020 13:54
Begini Detail Aksi Tentara Indonesia Usir Tank Israel Yang Terobos Pembatas Blue Line Di Lebanon
Keamanan

Begini Detail Aksi Tentara I..

20 Juni 2020 12:05