Bakamla Bersama TNI Perketat Penjagaan Natuna Utara

Jumat, 03 Januari 2020, 16:12 WIB
Laporan: Ahmad Satryo

Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) Laksamana Madya (Laksdya) Achmad Taufiqoerrochman/RMOL

. Penyusupan kapal nelayan China ke perairan Natuna Utara telah melanggar Konvensi Hukum Laut PBB atau disebut UNCLOS 1982.

Akibat kejadian ini, pemerintah RI melakukan penjagaan instensif di wilayah perairan tersebut.

Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) Laksamana Madya (Laksdya) Achmad Taufiqoerrochman mengatakan, pihaknya bakal menjaga secara intens wilayah perairan Natuna.

"TNI pun pasti mengerahkan kekuatan juga. Tapi dalam kondisi memang Bakamla di depan," ucap Taufik di Kantor Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat (3/1). .

Sebelumnya, Kapal pencari ikan China dilaporkan telah masuk ke wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia di perairan Pulau Natuna dan melakukan pencurian ikan.

Kapal Coast Guard China juga masuk ke perairan Natuna. Itulah yang membuat Kemlu RI protes ke China.

Namun China masih bersikukuh menganggap perairan yang dilintasi nelayan negara komunis itu merupakan bagian dari laut teritori mereka. China menyebut wilayah itu sebagai perairan di sekitar Kepulauan Nansha (Spratly Islands).

Namun dari hasil rapat tingkat menteri siang ini, pemerintah telah mengaskan bahwa pemerintah China tidak memiliki dasar hukum yang kuat untuk mengklaim Perairan Natuna sebagai miliknya.

Sebab, berdasarkan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut atau disebut UNCLOS 1982, Perairan Natuna adalah milik RI, dan China wajib menghormati hasil Konvensi tersebut.  

Kolom Komentar


Video

Petugas, Warga Dan Alber Berjibaku Singkirkan Material Longsor

Jumat, 17 Januari 2020
Video

Belajar Dari Youtube, Montir Tamatan SD Rakit Pesawat Terbang

Jumat, 17 Januari 2020
Video

Dewas TVRI Pecat Dirut Helmy Yahya, Maladministrasi Pembelian Program Siaran Liga Inggris

Jumat, 17 Januari 2020