SPKKI Tolak Rencana Penerbitan Izin Operasi Kapal Kabel Asal China

Ilsutrasi Kapal Kabel/Net

Serikat Pemilik Kapal Kabel Indonesia (SPKKI) mendesak Kementerian Perhubungan dan Kementerian Pertahanan menolak penggunaan kapal kabel asing yang beroperasi di Indonesia.

Koordinator Serikat Pemilik Kapal Kabel Indonesia, Ivans Kustanto menyatakan, jika kapal kabel asing beroperasi di Indonesia maka melanggar  azas Cabotage yang sudah dianut Indonesia.

"Penolakan keras terhadap kapal-kapal asing khusus penggelar kabel bawah laut sudah sering dilakukan oleh perusahaan yang memiliki kapal kabel berbendera Indonesia," demikian kata Ivans dalam keterangan tertulis yang diterima Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (27/11).

Ivans menyebutkan, sejak tahun 2016 Indonesia sudak memiliki kapal kabel berbendera Indonesia. Beberapa perusahaan itu antara lain: PT Bina Nusantara Perkasa (BNP) dengan kapal kabel Nusantara Explorer; PT Jala Nusantara Mardika dengan kapal kabel Pasific Guardian; PT Pelayaran Lintas Optik (PLO) dengan kapal kabel Ile De Re dan Teneo;  dan PT Limin Marine & Offshore (LMO) dengan kapal kabel Limin Venture.

Ivans menjelaskan, keempat perusahaan itu sudah mengirimkan surat penolakan kepada Kementerian Perhubungan,  terkait rencana persetujuan penggunaan kapal asing dalam hal ini  kapal kabel Bold Maverick milik perusahaan SB Submarine System (SBSS) dari RRC.

"Kami juga sudah menyampaikan kepada wadah organisasi pemilik kapal yaitu INSA - Indonesia Shipowners Association, bahwa kapal kabel berbendera Indonesia ada tersedia dan terbukti mampu melaksanakan pekerjaan penggelaran kabel laut," paparnya.
 
Anggota serikat, kata Ivans sangat menyayangkan apabila ada oknum di Kementerian Perhubungan yang ingin mengeluarikan izin Persetujuan Penggunaan Kapal Asing (PPKA) kapal kabel Bold Maverick .

Akibat dari penerbitan izin itu, sangat merugikan perusahaan nasional yang telah melakukan investasi besar dalam pengadaan kapal berbendera Indonesia dan bangsa Indonesia sendiri.
"Sudah saatnya kita jadi tuan Rumah di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kami menolak keras diberikannya PPKA kepada kapal kabel Bold Maverick. Kapal Kabel nasional berbendera Indonesia saja dilarang untuk mengelar Kabel laut di negara yang menganut azas Cabotage di perairannya. Kok ini malah mau diizinkan kan aneh," tegas Ivans.
 

Kolom Komentar


Video

Viral Tenaga Medis Keluar Dengan APD Lengkap Sambil Teriak "Kami Capek, Kami Capek"

Jumat, 22 Mei 2020
Video

Habib Umar Assegaf dan Satpol PP Asmadi Saling Memaafkan

Sabtu, 23 Mei 2020
Video

Rekaman CCTV Kecelakaan Pesawat Pakistan di Pemukiman Padat Penduduk

Sabtu, 23 Mei 2020

Artikel Lainnya

Selamatkan Jutaan Orang, Tokoh Pemuda Banten Apresiasi Polri Berhasil Ungkap 821 Kilogram Sabu
Keamanan

Selamatkan Jutaan Orang, Tok..

23 Mei 2020 20:24
Anggaran Militer China Naik Besar-besaran, Jepang Pun Ciut Dan Penasaran
Keamanan

Anggaran Militer China Naik ..

23 Mei 2020 13:23
33 Perusahaan China Dimasukkan Dalam Daftar Hitam AS, Termasuk NetPosa
Keamanan

33 Perusahaan China Dimasukk..

23 Mei 2020 12:21
Pandemik Covid-19, Wamenhan: Isu Bidang Pertahanan Tak Hanya Soal Alutsista, Tapi Juga Kesehatan Dan Pangan
Keamanan

Pandemik Covid-19, Wamenhan:..

23 Mei 2020 09:29
Bocornya 2,3 Juta Data, Under The Breach: Peretas Belum Tentu Orang Yang Pertama Kali Mendapatkannya
Keamanan

Bocornya 2,3 Juta Data, Unde..

22 Mei 2020 14:40
Hanya Habiskan Uang Pajak, Kantor Dewan Negara Urusan Taiwan Setuju China Menentang Keras Penjualan Senjata AS
Keamanan

Hanya Habiskan Uang Pajak, K..

22 Mei 2020 13:07
Dilantik Sebagai KSAL, Kapasitas Dan Profesionalitas Laksamana Yudo Margono Sudah Terbukti
Keamanan

Dilantik Sebagai KSAL, Kapas..

21 Mei 2020 14:04
China Luncurkan Gatling Gun Untuk Helikopter Tempur Z-20
Keamanan

China Luncurkan Gatling Gun ..

21 Mei 2020 06:04