Pasca Penikaman Wiranto, Pengamanan Terhadap Pejabat Termasuk Presiden Harus Ditingkatkan

Direktur Eksekutif Lemkapi Dr. Edi Hasibuan mengatakan, demi keamanusiaan, perlu ada evaluasi dalam pengamanan terhadap pejabat tinggi negara.

"Kejadian ini membuat kita prihatin. Kita minta kepada aparat keamanan TNI dan Polri agar meningkatkan keamanan menjelang pelantikan Presiden. Negara tidak boleh kalah dengan terorisme," ungkapnya dalam keterangan tertulis kepada redaksi, Sabtu (12/10).

"Ancaman keamanan terhadap pejabat tinggi negara dan juga masyarakat bisa terjadi kapan saja dan dimana saja. Kita minta semua harus waspada menghadapi aksi teror yang semakin berani dan brutal," ucap Edi menambahkan.

Menurut pakar hukum kepolisian dari Universitas Bhayangkara Jakarta ini, melihat video peristiwa penusukan Wiranto tersebut, dia menilai aksi itu begitu nekat dan berani.

"Kami melihat aksi teror kini telah merubah strategi. Jika sebelumnya menggunakan bom, kini menyerang langsung pejabat negara dan gerakannya terjadi karena inisiatif sendiri tanpa garis komando apapun. Aksi ini berlangsung tanpa doktrinasi kolektif yang sistematis," papar Edi.

Mantan anggota Kompolnas ini menambahkan, dilihat dari SOP dalam pengamanan, pengamanan sudah dilakukan sesuai standar rutin. Polri sudah melakukan pengamanan yang standar terhadap Wiranto. Selain personil Polri mulai dari Kapolda hingga Kapolsek, ada pula pengawal pribadi, personil TNI juga turut mendampingi Wiaranto.

Saat Wiranto hadir banyak masyrakat ingin salaman, termasuk anak sekolah ingin berswafoto. Wiranto memang selalu melayani masyarakat yang silaturahmi dan salaman.

Jelas Edi, kejadian ini tentu akan memberikan pesan perlu evaluasi dalam pengamanan kepada pejabat negara tanpa bermaksud menjauhkannya dari rakyat. Ini juga berlaku dalam pengamanan Presiden. Ini demi keamanan.

"Kami melihat, evaluasi pengamanan pejabat negara perlu dievaluasi kembali," tambah pemerhati kepolisian ini.

Soal pernyataan yang nyinyir terkait penikaman Wiranto, Edi menilai sungguh tepat diberikan tindakan tegas termasuk kepada seorang istri Dandim di Sulawesi dan juga istri seorang TNI di Jawa Timur. Begitu juga terhadap politisi HR yang jika terbukti membuat pernyataan yamg melecehkan dan meresahkan perlu diberikan hukuman yang tegas.

"Pernyayaan anak politisi HR sangat menyakitkan hati rakyat. Meresahkan hati masyarakat dan di dalamnya berbau fitnah. Polri jangan diam. Siapapun yang diduga melanggar hukum harus diproses," tutup Edi.