Masyarakat Indonesia Di AS Minta Polisi Usut Dalang Aksi Penikaman Wiranto

Ronny Rusli dari Dallas, TX, selaku Chairman dari Amerika Bersatu mengimbau Pemerintah untuk mengusut tuntas dan mengambil langkah tegas terhadap semua pihak yang mengganggu ketentraman dan kedamaian di tanah air.

"Terutama atas kelompok-kelompok radikal yang memaksakan kehendak dan ideologi melalui tindak kekerasan," kata Ronny melalui keterangan tertulis yang diterima Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu dinihari (11/10).

Hal senada disampaikan oleh Indradi Partowardojo, sesepuh Amerika Bersatu dari Washington, D.C. dan salah satu pendiri dari organisasi #DC4INDONESIA.

Menurut dia, peristiwa penusukan terhadap Wiranto adalah bukti bahwa radikalisme dan intoleransi telah menjadi ancaman nyata bagi NKRI, dan harus dibasmi habis hingga ke akarnya.

"Mari kita kembalikan Indonesia sebagai negara demokrasi yang toleran, rumah untuk semua orang, apapun suku bangsa, agama, ras dan budayanya," ujar Indradi.

"Pemerintah harus tegas dalam menindak, melibas segala bentuk radikalisme. Kami siap mendukung penuh usaha pemerintah sebisa kami dalam hal ini,” tambah Rossy Beaudoin, warga Indonesia yang tinggal di Vancouver, Canada.

Masyarakat Indonesia di Amerika Serikat juga mengimbau pemerintah mengungkap dalang di balik peristiwa itu.

Robbynson Suy, salah satu sesepuh Amerika Bersatu dari North Carolina yang juga pernah menjadi anggota Marinir TNI berharap Pemerintah akan menghukum para pelaku seberat-beratnya.

“Saya ingat sekali pernah tersebar berita ada rencana aksi pembunuhan terhadap sejumlah tokoh nasional beberapa waktu yang lalu. Ini sudah tidak main-main. Penusukan dan upaya pembunuhan, ini jelas tidak dapat ditolerir. Hukum seberat-beratnya harus dijalankan,” tegasnya.

Syaiful Hamid, salah satu sesepuh Amerika Bersatu yang juga pendiri dari Indonesian House of New York berpendapat bahwa tindakan tegas pemerintah harus dimulai pada pembersihan aparat negara dari paham radikalisme.

“Saya percaya upaya ini merupakan gunung es dari bahaya laten radikalisme bukan dari dalam negeri saja, tapi juga di luar negeri. Bahkan sudah jelas banyak aparat kita yang tidak mengakui Pancasila dan UUD 1945,” tandas Syaiful.