Utamanya melalui para diplomat yang menjadi representasi Republik Indonesia di luar negeri.
"Mereka (diplomat) harus mempunyai wawasan kebangsaan yang tinggi dalam rangka memprotek kebijakan nasional untuk kepentingan bangsa dan negara," ujar Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Suhardi Alius, MH di depan para diplomat pada Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) fungsional Sekolah Staf dan Pimpinan Kementerian Luar Negeri (Sesparlu) di Jakarta, Kamis (11/7).
Selain itu, Suhardi juga menyampaikan fenomena global masalah terorisme tentang bagaimana mengenalinya, menuntaskannya, termasuk treatment yang harus dikerjakan yang sifatnya nasional.
Mantan Kapolda Jawa Barat ini berharap para diplomat punya perspektif dan frame yang lengkap terkait masalah kebangsaan, radikalisme, dan terorisme. Dengan demikian, perspektif itu bisa dikembangkan sebagai bekal penugasan di posnya masing-masing.
"Ini juga bagian dari penguatan sinergi dalam penanggulangan terorisme," imbuh Suhardi seperti dikutip dari rilis Humas BNPT.
Suhardi menyebutkan, selama ini sudah ada 36 kementerian dan lembaga yang bersinergi dengan BNPT. Malah masih ada beberapa kementerian dan lembaga yang siap menambah lagi.
"Ini bukti mereka mulai sadar dan terbangktikan bahwa masalah terorisme ini adalah tugas semua anak bangsa,†papar Suhardi.
Apalagi, lanjut Suhardi, akhir-akhir ini isu returness paska runtuhnya ISIS di Suriah dan Irak, yang jadi masalah ketika mereka ingin pulang ke negaranya masing-masing. Masalah ini pasti akan menimbulkan problem baru.
Hal ini mutlak harus dipahami para diplomat karena ini menyangkut banyak negara.
"Masing-masing negara beda pendekatan. Pro dan kontra selalu ada tapi marilah kita untuk menjaga keamanan nasional tetap tidak menghilangkan sisi kemanusian," tutur mantan Kabareskrim Polri.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
BERITA TERKAIT: