Main Politik Amerika Melalui Jualan Senjata Di Dua Front

Bagi negeri adidaya itu, penjualan senjata memang tak sekedar urusan terima duit laba, tapi juga komoditas politik. Baru-baru ini AS memperlihatkan hal itu, bahkan di dua “front” sekaligus. Yaitu di Asia Pasifik dan di Timur Tengah.

Di Asia Pasifik, minggu lalu terbetik berita bahwa pemerintahan Trump berniat menjual 60 unit F-16C/D varian terbaru (Block 70/72) pada Taiwan. Jika penjualan ini disetujui pihak legislatif AS (yang tampaknya demikian), maka bisa dipastikan akan membuat berang pihak China.
 
Seperti diketahui, bagi China negeri Pulau Formosa atau yang dikenal dengan Taiwan itu dianggap sebagai provinsinya yang “membangkang”. Dan tak menutup kemungkinan diinvasi untuk dianeksasi paksa ke dalam wilayah nasional China.

Sejak AS secara politis mengakui satu negeri China (one China policy) tahun 1979, toh negeri adidaya itu tetap mempertahankan sikap ambigunya. Ditandai dengan diberlakukannya “Taiwan Relations Act” alias Undang-Undang yang mengatur hubungan antara AS dan Taiwan.

UU itu tak hanya mengatur hubungan dagang, namun juga kemiliteran. Mulai dari penjualan senjata hingga pengiriman kekuatan militer untuk “membela” Taiwan jika negeri itu diserbu China daratan.

Bisa ditebak, urusan itu tak lepas dari faktor ekonomi alias kepentingan dagang. Meskipun China daratan kini adalah mitra dagang terbesar AS, namun hubungan ekonomi dan militer dengan Taiwan dianggap tetap krusial bagi kepentingan AS di Pasifik.

Sudah sejak satu dekade ini Taiwan berusaha membeli F-16 model terbaru, namun selalu ditolak AS. Terakhir sebelum Trump, Taiwan pernah mengajukan permintaan pembelian 66 unit F-16C/D Block 52 semasa Presiden Obama.

Penolakan Obama itu dikompensasi dengan mengijinkan Taiwan beroleh paket peningkatan kemampuan (upgrade) F-16A/B Block 20 (tipe lama) yang dimiliki AU Taiwan. Hingga kini paket upgrade untuk 145 unit F-16A/B Taiwan itu masih berlangsung. Peningkatan F-16A/B juga meliputi avionik dan struktural rangka, hingga setara dengan F-16V (varian yang kurang lebih selevel dengan Block 70/72).

Sebaliknya terjadi di Timur Tengah, di mana AS justru menjegal penjualan jet tempur canggih berteknologi siluman (stealth) F-35A Lightning II. Perang retorika dan kata-kata antara AS dan Turki sudah berlangsung sejak Presiden Turki Erdogan menuduh AS berada di balik konspirasi upaya kudeta di Turki tahun 2016. Alasan AS menjegal penjualan F-35A ke Turki adalah adanya pembelian rudal jarak jauh canggih S400 dari Rusia.
 
Agar bisa beroperasi secara terintegrasi, komputer pengenal kawan-lawan (identification friend or foe atau IFF) S400 memang harus diprogram khusus agar “mengenali” F-35A. Tentu agar tidak salah tembak di tengah riuhnya pertempuran. Hal inilah yang membuat AS berang dan keberatan. Khawatir rahasia aspek “siluman” F-35A bisa terbaca oleh pihak Rusia selaku pembuat S400.

Di sisi lain, Turki merasa perlu membeli S400 yang diiming-imingi paket transfer teknologi dari Rusia. Turki menganggap AS tak serius menjual rudal jarak jauh Patriot versi terbaru pada Turki berikut dengan transfer teknologinya.

Repotnya, Turki sudah membayar sebagian pesanan F-35A-nya yang berjumlah 100 unit. Dari semua itu, dua unit bahkan sudah selesai diproduksi. Karena “penjegalan” pemerintah Trump, keduanya kini masih ditahan di salah satu pangkalan udara di AS.

Perlu dicatat, bahwa secara politis sesungguhnya Turki berbeda jauh dengan Taiwan. Turki adalah anggota NATO, aliansi militer yang dimotori AS sendiri.
Ketegangan AS-Turki karena kasus S400 vs F-35 ini dikhawatirkan banyak anggota NATO lainnya akan memecah alainsi militer tersebut. Padahal, kekompakan NATO saat ini dianggap kian krusial. Sebab Rusia dinilai kian agresif oleh sebagian negara Eropa.

AS sedang “main api” di dua front dengan politik dagang senjatanya. Hasilnya belum tentu sesuai harapan. Jika tak hati-hati bisa timbul konflik baru.