Indonesia Menyongsong Perang Baru: Cyber Warfare

Perkembangan teknologi komputer dan internet (cyberworld) demikian pesat. Membuka banyak cakrawala baru. Peluangnya bagai pisau bermata dua: bisa positif, bisa negatif. Cyberworld bersinggungan dengan potensi konflik antarmanusia.

Lalu lintas dan koneksi jaringan komunikasi data dan informasi sudah lama melekat pada bidang militer. Di satu sisi, dunia siber membawa suatu lompatan besar yang mendatangkan keunggulan taktis maupun strategis. Di sisi lain, dua aspek dalam bidang siber (komunikasi dan kendali) akhirnya rawan terhadap serangan dari pihak lawan.

Sampai dekade 1990-an, tindakan pemutusan jalur komunikasi dan kendali lawan dilakukan secara fisik, berupa serangan langsung. Kini eksistensi internet membuka peluang baru. Pemutusan komunikasi dan kendali lawan bisa dilakukan dengan serangan cyber attack.

RAND, salah satu lembaga think tank terkemuka AS, mendefinisikan cyber attack sebagai segala serangan terhadap pihak lawan dalam medium cyber space.

Meskipun sama-sama memanfaatkan elektronik, peperangan siber (cyber warfare) dibedakan dengan peperangan elektronik ata pernika (electronics warfare). Pernika melulu dalam aspek elektronik baik fisik (tindakan destruktif atau sabotase) maupun represif (pengacakan gelombang elektronik atau jamming).

Sementara cyber warfare hanya dalam medium cyber atau internet saja. Dan seperti halnya peperangan, perang siber pun terdiri dari dua aspek. Cyber attack dan pertahanan siber (cyber defense).

Sejauhmana kesiapan Indonesia menghadapi peperangan siber? Salah satu pertanyaan yang cukup mengkhawatirkan adalah ketersediaan jaringan internet khusus militer.

Langkah utama untuk bertahan dalam peperangan siber memang kepemilikan jaringan internet mandiri untuk militer. Terpisah dan berbeda dari jaringan internet publik. Itupun belum menjamin seratus persen aman. Namun, paling tidak, upaya peretas (hacker) lawan untuk melakukan pembobolan bisa diredam.

Langkah berikut yang tak bisa dilupakan adalah pertahanan siber secara proaktif. Ini dilakukan dengan “mempersenjatai” militer dengan perangkat siber yang memadai. Dan tentunya harus diawaki “prajurit-prajurit” siber yang canggih.

Prajurit siber mungkin tidak berkemampuan fisik seperti prajurit reguler pada umumnya. Yang penting adalah paham dan piawai dalam aspek siber, baik bertahan maupun menyerang. Tanpa keduanya itu (perangkat dan sumber daya manusia), Indonesia akan rentan terhadap serangan siber.

Pada Oktober 2017, TNI sudah memiliki Satuan Siber (Satsiber). Diresmikan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo. Dan pada 18 Maret 2019, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto meresmikan Sistem Siber TNI.

Ada empat fungsi yang diemban yaitu deteksi, proteksi, recovery dan pemantauan tak henti. Pemantauan perlu untuk meyakinkan bahwa dalam sistem siber yang berjalan tak ada “celah” kelemahan pertahanan yang bisa dimasuki oleh malware (virus) maupun backdoor.

Kedepan, tentu kemampuan siber TNI harus mampu bersiap menghadapi era baru peperangan: cyber warfare.