Kendati Komisi I DPR diminta untuk memanggil Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto terkait ini. Namun Wakil Ketua Komisi I DPR Bambang Wuryanto menyatakan belum perlu.
"Presiden selaku panglima tertinggi sudah berstatemen memerintahkan TNI dan Polri untuk menindak. Ini ranah eksekutif dulu. Pak Jenderal Ryamizard Ryacudu, Menteri Pertahanan juga sudah berstatemen, tidak ada negosiasi. Selesai," ucap Bambang Pacul biasa disapa di Komplek DPR, Jakarta, Rabu (5/12).
Politisi PDIP itu menyebutkan jika DPR saat ini memanggil Panglima TNI tentu akan menghambat tugas yang sudah diinstruksikan oleh Presiden.
"Ini sudah
clear, DPR untuk apa? Ini ranah eksekutif lah. Presiden selaku panglima tertinggi sudah instruksikan itu, tunggu lah, mereka kerja keras dulu. Masak DPR ngributi. Bikin
riweh aja itu," tegasnya.
Ketua DPR Bambang Soesatyo menyebut Komisi I akan mengundang Panglima TNI untuk membahas langkah-langkah terkait penumpasan gerombolan tersebut.
"Bahwa Komisi I bisa memanggil Panglima TNI, yes. Tapi hari ini sedang fokus nyelesaikan soal itu dulu. Memang Bambang Pacul lebih hebat dari Kolonel atau Kombes yang tahu ranah operasi," tandasnya.
[rus]
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
. Kasus pembantaian puluhan pekerja PT Istaka Karya di Nduga, Papua beberapa waktu lalu menjadi ranah eksekutif untuk bertindak. 
BERITA TERKAIT: