Pelakunya Sudah Ahli, Pesawat Presiden Pun Kecolongan Senjata Ilegal

Hal itu dikatakan Kepala Pusat Studi Politik dan Keamanan Universitas Padjajaran Bandung, Muradi, Sabtu (9/7). Menurutnya, pelaku kejahatan itu mengetahui benar delegasi kenegaraan memiliki celah untuk menyelundupkan senjata.

"Kelihatannya, oknum tersebut paham benar bahwa delegasi kenegaraan memiliki celah untuk dimanfaatkan untuk menyelundupkan senjata-senjata ilegal tersebut," ungkap Muradi kepada Kantor Berita Politik RMOL.

Lebih jauh Muradi menilai, kemungkinan insiden serupa bisa terjadi di masa pemerintahan sebelumnya. Dalam hal ini, pesawat kepresidenan telah disusupi oknum tertentu untuk membawa senjata ilegal.

"Faktualnya begitu, saya khawatir hal ini telah berlangsung lama dan baru saat ini terungkap. Artinya mungkin juga telah terjadi lagi sebelum Joko Widodo presiden," pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan seorang serdadu Amerika Serikat mengaku terlibat dalam penjualan sejumlah senjata api ilegal untuk anggota Paspampres Indonesia.

Rilis yang diterbitkan Departemen Kehakiman AS menyebut bahwa di Pengadilan Federal New Hampshire, serdadu bernama Audi N Sumilat itu mengaku telah membuat pernyataan palsu ketika membeli senjata api di sebuah toko senjata resmi pada September dan Oktober 2015.

Saat itu, Sumilat menyatakan sejumlah senjata yang dia beli itu adalah untuk keperluan dirinya sendiri. Nyatanya, senjata-senjata tersebut dia beli untuk dijual kepada tiga anggota Paspampres yang karena berstatus warga asing tidak dapat membeli senjata api secara legal di AS.

Sumilat mengaku, dia dan tiga anggota Paspampres itu membuat rencana tersebut pada Oktober 2014, saat keempatnya berlatih bersama di Fort Benning, Georgia. Setahun setelah pertemuan di Fort Benning, Sumilat kemudian membeli sejumlah senjata api di Texas. Dia kemudian mengirimkan berbagai jenis senjata tersebut ke kawannya, Feky R Sumual, di New Hampshire.

Selanjutnya, Sumual mengantarkan senjata-senjata itu ke beberapa anggota Paspampres yang sedang berdinas di Washington DC dan markas besar PBB, New York. Perjalanan dinas beberapa anggota Paspampres itu bersamaan dengan kunjungan Presiden Joko Widodo ke AS pada Oktober 2015. [ald]